KABEDE.CO.ID, MUARO JAMBI – Setelah resmi terbentuk pada 20 Juli 2022 yang lalu, Forum Koordinasi Pelaku Industri (FKPI) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Muaro Jambi langsung tancap gas. Mereka melakukan beberapa hal yang dianggap perlu demi memajukan industri kecil menengah (IKM) dan UMKM di Muaro Jambi. Salah satu yang dilakukan adalah mencari dukungan dari legislatif Muaro Jambi.
Hari ini, Selasa (23/08/22), FKPI UMKM bertandang ke gedung DPRD Muaro Jambi. Forum yang dipimpin oleh Zar’ie Muhammad ini datang ke sana untuk melakukan audiensi dengan legislator Muaro Jambi.
Kedatangan mereka diterima oleh Komisi II Muaro Jambi. Bertempat di ruang rapat gabungan, mereka melakukan audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Jurjani, didampingi wakil Ketua Indra Gunawan dan anggota Komisi II lainnya seperti Wiji Susyani, dan Ali Mustika.
Audensi itu sendiri dilaksanakan dalam rangka penguatan produktivitas IKM-UMKM, serta menelisik peran dan komitmen wakil rakyat dalam mendukung program yang dicanangkan forum.
Dalam paparannya, di depan Komisi II, Zar’ie Muhammad terlebih dahulu menceritakan dan memperkenalkan tentang pendirian forum yang dipimpinnya tersebut. Kata dia, forum ini didirikan sebagai wujud dari wadah koordinasi dan komunikasi IKM-UMKM sekabupaten Muaro Jambi.
“Hari ini kita hadir di depan para Komisi II dengan dengan formasi lengkap. Ada wakil Ketua pak Suparto, pak sekretaris A Gani, bendahara ibu Nilawati serta para koordinator kecamatan. Kami hadir di sini untuk meminta dukungan dari para anggota dewan yang terhormat untuk program-program yang telah kami canangkan,” kata Zar’ie di depan para anggota dan Ketua Komisi II Selasa (23/08/22).
Tak hanya meminta dukungan, mereka juga berharap Komisi II bisa memfasilitasi pembentukan sentral IKM dan UMKM di setiap kecamatan. Bila perlu di setiap desa.
“Kami juga berharap dibantu pengembangan UMKM sesuai potensi setempat, dukungan persoalan pemasaran, promosi serta mempermudah perizinan P-irt, memberikan pelatihan, menggalakkan penggunaan produk UMKM oleh OPD dan masyarakat. Kami mohon dukungannya dalam penguatan forum ini dalam membantu pelaku usaha,” papar Zar’ie menyampaikan permintaan forum kepada Komisi II.
Ketua Komisi II Jurjani usai audiensi menyampaikan kesimpulan yang didapat. Kepada pewarta, Jurjani menyampaikan setidaknya ada 3 poin yang dihasilkan dalam audiensi tadi.
“Yang pertama, perlu adanya regulasi untuk penguatan tupoksi dari IKM dan UMKM. Ke depan, DPRD akan pelajari ini dan dianggap perlu adanya Perda IKM dan UMKM dan legalitas sentral IKM -UMKM. Yang kedua, soal perizinan. Perlu bantuan soal perizinan, legalitas produk dan soal merek,” kata Jurjani.
Ketiga, lanjut Jurjani, soal pembinaan. Pihaknya akan berupaya memfasilitasi pembinaan tersebut.
“Fasilitasi pembinaan. Pembinaan secara luas mencakup fasilitas sarana dan prasarana, pelatihan-pelatihan dan fasilitas promosi serta utamakan menggunakan produk IKM dan UMKM kab Muaro Jambi. Kami, Komisi II berkomitmen untuk membicarakan dengan eksekutif agar 3 hal di atas tadi diperjuangkan dan masuk dalam penganggaran APBD 2023,” kata Jurjani.
Audiensi FKPI-UMKM tadi pagi juga didampingi oleh Kadis Koperindag Muaro Jambi yang diwakili oleh Kabid Industri Sudirman MPd. Kepada pewarta, Sudirman menyatakan bahwa hasil audensi ini akan dilaporkan kepada pimpinan untuk program ke depannya.
“Karena peran kami pemerintah itu memberikan pelayanan kepada pelaku IKM dan UMKM untuk maju dan menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional pasca Covid. Kami terima kasih kepada dewan yang sudah memberikan support untuk penguatan Produktivitas IKM-UMKM,” kata Sudirman.(*)
