Fluktuasi Rupiah, Pemerintah Pastikan Stabilitas Ekonomi

Jakarta – Di tengah pergerakan nilai tukar rupiah yang fluktuatif, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi dengan mendorong ekspor dan penyederhanaan regulasi. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan situasi saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998, meski nilai tukar rupiah sempat mendekati level historis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. “Tentu ekspor harus terus jalan, kemudian deregulasi (sesuai) arahan Bapak Presiden, dan perizinan dipermudah sehingga impor ekspor lebih lancar,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3), seperti dilansir Antara. Pelemahan rupiah saat ini terjadi secara bertahap, berbeda dengan 1998 ketika rupiah anjlok tajam dalam waktu singkat. Pada perdagangan Rabu pagi, rupiah menguat sebesar 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.604 per dolar ASdari sebelumnya Rp16.612 per dolar AS. Penguatan ini berlanjut hingga penutupan, dengan rupiah naik […]

Redaksi March 26, 2025

Ekonomi

Pangan Aman, Negara Aman

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan stabilitas harga pangan jauh lebih krusial dibandingkan fluktuasi pasar saham. Menjelang Idul Fitri 2025, ia memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali, meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga lebih dari 6 persen. “Pangan adalah hal utama. Harga saham boleh naik turun, tapi (kalau) pangan aman, negara aman,” kata Prabowo, Jumat (21/3), dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Gejolak pasar saham lebih berdampak pada segelintir orang dibandingkan ketidakstabilan harga pangan yang bisa berimbas langsung pada masyarakat luas. Seperti diberitakan Tempo.co, menurutnya, produksi pangan dalam negeri masih dalam kondisi baik, meskipun ada kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti cabai rawit. Namun, ia memastikan harga tersebut mulai mengalami penurunan. Prabowo pun mengapresiasi kerja para menteri yang berperan dalam menjaga stabilitas pangan. Di sisi lain, Prabowo menilai gejolak pasar saham lebih berdampak pada segelintir […]

Redaksi March 21, 2025

Nasional

RUU TNI Disahkan, Ancaman Dwifungsi ABRI?

Jakarta – Pengesahan RUU TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, (20/3) menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satu kekhawatiran utama yang mencuat adalah potensi kembalinya konsep dwifungsi ABRI, yang selama era Orde Baru memberikan militer peran ganda dalam pertahanan dan pemerintahan. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dalam sidang paripurna menyatakan pembahasan RUU ini telah melibatkan berbagai elemen masyarakat. Namun, di luar gedung DPR, gelombang penolakan terus bergulir. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap revisi UU TNI yang dinilai berisiko menghidupkan kembali dominasi militer dalam politik dan pemerintahan. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi tokoh kunci dalam menghapus dwifungsi ABRI. Koordinator aksi dari Universitas Indonesia, Akbil Rajab, menegaskan revisi UU TNI mencederai demokrasi dan hak reformasi. “Kami lihat mulai dari draf akademis yang tidak begitu relevan, draf akademis yang begitu kacau dan cacat, itu yang […]

Redaksi March 20, 2025

Nasional

Sah! RUU TNI Jadi Undang-Undang

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (20/3), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat, yang disambut seruan “Setuju” dari anggota DPR, dilansir Kompas.com. Palu diketuk, menandakan RUU ini resmi menjadi undang-undang. Sejumlah pejabat turut hadir dalam pengesahan ini, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan. Perubahan dalam Revisi UU TNI RUU TNI yang disahkan mencakup perubahan pada beberapa pasal utama: 1. Pasal 3: Kedudukan TNI tetap di bawah Presiden terkait pengerahan dan […]

Redaksi March 20, 2025

Nasional

Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK

Jakarta – Pemerintah resmi mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah sebelumnya menuai gelombang protes dari calon aparatur sipil negara (CASN). Keputusan terbaru ini menetapkan, CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, sementara PPPK paling lambat Oktober 2025. Hal ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (17/3), didampingi Menteri PANRB Rini Widyantini. Analisis dan simulasi mesti dilakukan agar percepatan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi. Seperti diberitakan BBC News Indonesia, langkah percepatan ini tidak lepas dari desakan publik. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan CASN 2024 baru akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025 untuk CPNS, sementara PPPK tahap I dan tahap II dijadwalkan serentak pada Maret 2026. Keputusan tersebut menuai protes dari berbagai pihak, termasuk calon ASN yang […]

Redaksi March 19, 2025

Nasional

Revisi UU TNI: Antara Profesionalisme Militer dan Peran di Jabatan Sipil

Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus berlanjut di tengah sorotan publik. Sejumlah pegiat, akademisi, dan masyarakat sipil mengkritisi perubahan yang dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi prajurit TNI aktif menduduki jabatan di institusi sipil. Protes terhadap revisi ini berlangsung dalam berbagai bentuk. Selain diskusi publik secara luring, gelombang penolakan juga mencuat di media sosial, salah satunya melalui petisi daring bertajuk Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI. Hingga Selasa (18/03) pukul 04.55 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 12.336 orang. Sistem komando dalam militer berbeda dengan dinamika pemerintahan sipil yang berbasis deliberasi dan konsensus. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga mengkritik proses pembahasan revisi yang dinilai tidak transparan, terutama saat berlangsung di sebuah hotel bintang lima di Senayan, Jakarta, pada Sabtu (15/03). Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah […]

Redaksi March 19, 2025

Nasional

Protes Warnai Rapat Tertutup Pembahasan RUU TNI

Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) TNI diwarnai aksi protes dari kelompok masyarakat sipil yang menolak jalannya rapat secara tertutup. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan keberatan mereka, Sabtu (15/3) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, tempat rapat panitia kerja berlangsung pada Dilansir dari IDN Times, tiga perwakilan koalisi menggedor pintu ruang rapat Ruby di lantai 3 hotel dan membawa surat terbuka berisi penolakan revisi UU TNI. Mereka menilai pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa transparansi ke publik. Revisi terbaru mengusulkan penambahan enam posisi, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) “Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Kembalikan TNI ke barak!” teriak Kepala Divisi Hukum KontraS, Andri Yunus. Ia menegaskan, proses revisi dilakukan di lokasi yang dianggap eksklusif, sementara pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi. “Proses (pembahasan) ini tidak diinformasikan kepada masyarakat dan seolah-olah ditutupi. Sehingga, patut dipertanyakan apa alasan pembahasan revisi […]

Redaksi March 15, 2025

Nasional

Ruang Hidup Terancam: Suara dari Merauke Melawan Perampasan Tanah

Merauke – Suara perlawanan terhadap perampasan tanah masyarakat adat semakin lantang terdengar dari Timur Indonesia. Dalam Deklarasi Merauke, masyarakat adat bersama organisasi masyarakat sipil menegaskan sikap menolak proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan tetapi mengorbankan rakyat. Koordinator Solidaritas Merauke, Franky Samperante, menegaskan perjuangan ini tidak hanya tentang Merauke, tetapi juga seluruh wilayah yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN). “Tugas kita ke depan adalah memperluas gerakan Solidaritas Merauke, menolak dan melawan PSN serta proyek-proyek lain yang mengatasnamakan kepentingan nasional, tetapi justru mengorbankan rakyat. Kita juga harus mendesak pertanggungjawaban negara dan korporasi atas perampasan ruang hidup serta menuntut pemulihannya,” ujarnya saat menutup Konsolidasi Solidaritas Merauke di Petrus Vertenten Center, Merauke, Jumat (14/3), seperti diberitakan Tempo. Deklarasi Merauke adalah hasil pertemuan Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke. Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan PSN, […]

Redaksi March 14, 2025

Nasional

Sorot Mentalitas, Prabowo Minta ASN Dievaluasi

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, birokrat yang tidak mengikuti perkembangan zaman harus dievaluasi. Ia menyoroti pola pikir yang masih membuat pelayanan publik berjalan lambat, padahal seharusnya bisa dipermudah dan dipercepat. “Tadi, mental kalau dibikin susah untuk rakyat kenapa dibikin gampang, kalau bisa lama kenapa harus bikin singkat,” kata Prabowo dalam rapat di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (13/3), di Jakarta. Pelayanan kepada masyarakat harus dipercepat dan lebih efisien. Dilansir dari Kompas.com, Presiden menilai banyak aparatur sipil negara (ASN) yang justru tidak bekerja maksimal setelah diterima sebagai pegawai negeri. Ia menegaskan, ASN tidak boleh bekerja seenaknya dan harus mengutamakan efisiensi dalam melayani rakyat. “Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi, jangan kira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak. Bekerja dengan efisien melayani rakyat,” ujarnya. Untuk memperbaiki kondisi ini, Prabowo meminta para menteri dan menteri […]

Redaksi March 13, 2025

Nasional

Revisi UU TNI, Antara Reformasi dan Dwifungsi ABRI

Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir di DPR. Dalam rapat yang digelar Kamis, (13/3), Komisi I DPR kembali mendiskusikan perubahan regulasi ini dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan kepala staf angkatan dari tiga matra. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menjelaskan, pihaknya telah mengundang berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi, untuk turut serta dalam pembahasan revisi ini. Sebelumnya, pada 11 Maret 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga telah memberikan pemaparan mengenai tiga aspek utama yang menjadi fokus revisi: kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, dan penempatan prajurit dalam jabatan sipil. Penempatan prajurit dalam jabatan sipil berisiko mengaburkan batas antara militer dan sipil. Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah usulan penambahan lima kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif. Saat ini, Pasal 47 […]

Redaksi March 13, 2025

Nasional