Jadi Penasihat Gubernur Bali, Winasa Dorong Klinik Desa

Jembrana – Masyarakat Bali akan segera merasakan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Rencana itu datang dari gagasan klinik desa yang diusulkan I Gede Winasa, mantan Bupati Jembrana, yang kini secara resmi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Gubernur Bali Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Penunjukan Winasa tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 378/04-B/HK/2025 yang ditandatangani Gubernur Bali, Wayan Koster, pada 9 April 2025. Dalam surat keputusan tersebut, Winasa disebut sebagai praktisi kesehatan yang bertugas mempercepat implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru.

Selain sebagai sarana pelayanan, klinik desa juga dinilai bisa menjadi sumber PAD.

“Tiba-tiba saya diberikan SK Gubernur Bali dan saya akan menjalankan tugas kewajiban yang diberikan,” ujar Winasa, yang bergelar profesor sekaligus dokter gigi, dikutip dari Radar Bali.

Di bawah penugasan ini, Winasa akan melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Bali, khususnya dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia juga diberi tanggung jawab menyusun pemikiran strategis, menyampaikan saran kepada gubernur, serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan.

Salah satu ide awal yang langsung dilontarkan Winasa adalah mengaktifkan kembali puskesmas pembantu (Pustu) di setiap desa dan mengembangkan konsep klinik kesehatan desa. “Tujuannya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Winasa, saat ini terdapat sekitar 500 unit Pustu yang tersebar di Bali. Ia menyebut, jika masing-masing Pustu dilengkapi dengan tenaga medis seperti dokter dan perawat, masyarakat tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk ke puskesmas. Selain sebagai sarana pelayanan, klinik desa ini juga dinilai bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). “Proyeksinya setiap klinik desa bisa menghasilkan PAD hingga Rp 5 juta setiap bulan, sehingga setiap bulan bisa mendapat PAD hingga Rp 2 miliar,” katanya.

Tak hanya di tingkat provinsi, Winasa juga menyebut dirinya akan dilibatkan dalam pemerintahan Kabupaten Jembrana. “Kalau di kabupaten masih belum dapat SK,” ujar Winasa. Ia mengatakan akan dijadikan bagian dari tim khusus Bupati Jembrana untuk mempercepat dan menyukseskan program kerja di daerah tersebut.

Penunjukan Winasa membuka kembali ruang bagi mantan kepala daerah dua periode itu untuk turut membenahi persoalan layanan dasar masyarakat, khususnya kesehatan, yang selama ini masih menyisakan kesenjangan akses dan jarak. Bagi masyarakat, kedekatan akses terhadap layanan kesehatan adalah kabar yang tak lagi bisa ditunda. (WW/BS)