Indonesia Menanti Jawaban dari Washington

Jakarta — Kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 menyentak ekonomi dunia dan mengundang kekhawatiran di berbagai penjuru, terutama dari negara-negara yang terdampak langsung. Di tengah gejolak global itu, Indonesia termasuk salah satu negara yang menerima beban tarif tertinggi, sebesar 32 persen. Di balik angka itu, nasib pelaku usaha kecil, eksportir, dan konsumen ikut digantung.

“Kebijakan Amerika Serikat adalah menyeimbangkan kembali arus perdagangan global dengan menetapkan bea masuk tambahan pada impor dari semua mitra dagang, kecuali sebagaimana ditentukan lain di sini,” kata Trump melalui Perintah Eksekutif, Rabu (2/4), dilansir dari laman Gedung Putih. Ia menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari “Liberation Day”, hari pembebasan ekonomi Amerika dari ketergantungan pada negara lain.

Indonesia mencatatkan surplus dagang sebesar US$ 16,8 miliar, dengan total nilai impor AS dari Indonesia mencapai US$ 28,3 miliar.

Sebagaimana diberitakan Tempo.co, tarif resiprokal itu diberlakukan dalam dua lapis. Pertama, semua barang impor dari mitra dagang Amerika dikenakan tarif universal sebesar 10 persen. Kedua, negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS? termasuk Indonesia, dikenai tarif tambahan. Dengan demikian, total tarif terhadap produk Indonesia mencapai 32 persen.

Menurut Gedung Putih, tarif-tarif ini ditentukan berdasarkan perbandingan tarif yang dikenakan negara mitra terhadap produk ekspor AS. Tapi, seperti dikemukakan Ekonom Indef, Fadhil Hasan, ada persoalan dalam dasar perhitungan ini.

“Penghitungannya itu tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas,” ucap Fadhil dalam diskusi daring Indef, Jumat (4/4).

Fadhil menjelaskan, angka 64 persen yang dijadikan acuan oleh AS sebagai tarif Indonesia terhadap produk mereka sebenarnya bukan tarif resmi, melainkan berasal dari rasio surplus dagang Indonesia terhadap total impor AS. Indonesia mencatatkan surplus dagang sebesar US$ 16,8 miliar, dengan total nilai impor AS dari Indonesia mencapai US$ 28,3 miliar. Hasil bagi keduanya menghasilkan angka 64 persen. Angka ini kemudian diinterpretasikan pihak AS sebagai tarif tidak langsung Indonesia terhadap barang-barang AS.

Padahal, kata Fadhil, tarif nyata Indonesia hanya berkisar antara 8 hingga 9 persen. AS kemudian menggunakan angka 64 persen sebagai dasar menetapkan tarif balasan, sebesar 32 persen.

Kebijakan ini pun berdampak langsung ke sektor perdagangan Indonesia yang bergantung pada pasar Amerika Serikat. Di sisi lain, upaya diplomasi dilakukan, meski berjalan tertatih. Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan telah meminta waktu bertemu Presiden Trump.

“Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan,” ujarnya singkat saat ditemui usai menghadiri Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki, Jumat (11/4), dikutip dari Antara.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan permintaan pertemuan itu bahkan telah diajukan sejak awal masa jabatan Presiden Trump, jauh sebelum kebijakan tarif diumumkan.

“Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump jauh sebelum kebijakan tarif diberlakukan,” ujarnya, melansir siaran Sekretariat Presiden.

Sugiono menyebut, tujuan permintaan tersebut adalah untuk memperkuat hubungan bilateral. Seiring pengajuan pertemuan, Indonesia juga telah mengirim tim ke AS guna memulai negosiasi terkait tarif tersebut.

Di tengah ketidakpastian, Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari bagi 75 mitra dagang, termasuk Indonesia. Penundaan ini memberi napas sementara, tapi belum membawa kepastian. Bagi masyarakat, terutama pelaku ekspor dan produsen dalam negeri, waktu terus berjalan sementara keputusan akhir masih dinanti dari Washington. (WW/BS)