DPRD Jembrana Dorong Optimalisasi Pelabuhan Gilimanuk

Jembrana – Ketika dana dari pusat kian menyusut akibat kebijakan efisiensi, DPRD Jembrana memilih berpijak pada tanah sendiri: menggali potensi dari sumber daya daerah demi menjaga napas pembangunan tetap berdenyut. Dalam rapat kerja yang digelar Tim Pansus RPJMD DPRD Jembrana bersama jajaran eksekutif, Jumat (11/4), suara rakyat tercermin lewat dorongan kuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah, termasuk Pelabuhan Gilimanuk.

Di tengah kekhawatiran akan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pembahasan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas mendesak. Satu per satu usulan mengemuka, mulai dari kerja sama pemanfaatan aset daerah hingga penguatan potensi pajak dan sektor-sektor penyumbang PAD lainnya.

Setiap langkah diharapkan tidak sekadar menambal anggaran, tetapi juga menciptakan kemandirian finansial.

Ketua Komisi III DPRD Jembrana sekaligus Ketua Pansus RPJMD, Dewa Putu Merta Yasa, menggarisbawahi urgensi situasi saat ini. “Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, kita harus bergerak menggenjot PAD Jembrana. Kita harus maksimalkan potensi aset yang ada,” ujarnya dalam rapat yang digelar di kantor DPRD setempat, seperti dilansir Tribun Bali.

Di antara daftar aset strategis, Pelabuhan Gilimanuk menjadi sorotan utama. Pelabuhan yang selama ini menjadi pintu gerbang Bali dari arah barat dinilai menyimpan potensi ekonomi besar yang belum tergarap optimal. Selain itu, pemanfaatan timbangan digital di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengambengan juga menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan yang dibahas dalam rapat tersebut.

Langkah-langkah ini diharapkan tidak sekadar menambal anggaran, tetapi juga menciptakan kemandirian finansial bagi Gumi Makepung. “Hasil rapat pembahasan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah Gumi Makepung kedepannya,” lanjut Dewa Putu Merta Yasa.

Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil pembahasan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD. “Hasil rapat kerja ini akan segera dilaporkan ke dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan, sebelum akhirnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati,” tandasnya.

Langkah ini menjadi penegasan: di tengah tantangan fiskal nasional, daerah seperti Jembrana tak hanya menunggu, tapi memilih berdiri di atas kekuatannya sendiri. (WW/BS)